WahanaNews-Sumbar | Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta agar penempatan kepala sekolah tak dipolitisir sehingga orang yang menempati jabatan itu merupakan guru yang mengedepankan perkembangan siswa.
“Untuk menempatkan jabatan kepala sekolah tidak boleh main-main, mereka harus siap berkorban untuk mengedepankan dan memikirkan perkembangan siswa, jangan sampai dipolitisir,” kata dia saat bertemu Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Putra Asga di Padang.
Baca Juga:
Diduga Siswi Disabilitas Dilecehkan Guru SLB, Keluarga Lapor Polisi
Jabatan kepala sekolah yang diberikan kepada guru harus berdasarkan kapasitas diri dan mengedepankan perkembangan siswa, bukan atas lobi-lobi dinas atau terkontaminasi politis.
Ia menilai pada saat sekarang sebagian guru lebih mementingkan untuk menyelesaikan penerapan kurikulum daripada pencapaian yang diraih siswa dalam proses belajar, padahal itu harus berjalan beriringan.
"Banyak juga tenaga pendidik tidak optimal dalam menjalankan program merdeka belajar yang digagas oleh Kemendikbud, meski secara pribadi mendukung program itu, namun penerapan harus diperjelas," kata dia
Baca Juga:
Kawal Makan Bergizi Gratis, Gibran Titip Kepada Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia
Menurut dia Sumbar dulunya merupakan provinsi acuan daerah lain dalam hal pendidikan, seiring perkembangan zaman, sekarang hanya tinggal cerita.
Begitu juga pola kerja guru yang mengalami pergeseran dengan berkembangnya teknologi, para murid pun terbiasa dengan sesuatu yang instan.
"Dari hal itu, mempengaruhi optimalisasi proses belajar mengajar," kata dia menambahkan.
