Tindakan ini membuat SIG dinilai tidak lagi menjunjung tinggi SOP pengadaan barang di BUMN. Sehingga jelas-jelas melanggar prinsip transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan fairness yang menjadi SOP pengadaan barang di BUMN.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar ini pun mengungkapkan bahwa SIG juga mempunyai ssjumlah masalah sesuai audit BPK 2023. BPK menemukan indikasi adanya fraud pada periode 2018-2019, yang melibatkan beberapa entitas bisnis di bawah anak usaha SIG
Baca Juga:
Sri Purwaningsih Purna Tugas, Maulana-Diza Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Jambi
“Bahkan dari Audit BPK 2023 ditemukan adanya masalah fraud pada Anak Usaha PT Semen Padang, yakni PT Bima Sepaja Abadi,” jelasnya
Ia pun juga memprediksi , audit yang dilakukan BPK ini sebagai sinyalemen bahwa tak lama lagi penerapan strategic holding bakal dilakukan SIG. Karena operating holding telah menghambat pertumbuhan anak perusahaan SIG, yang berdampak pada perekonomian daerah.
Operating holding membuat market share SIG justru mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, yaitu 56,2 persen di tahun 2019 menjadi 49,5 persen di September 2024. Sedangkan kompetitor Indocement mampu bertahan, bahkan naik tumbuh dari 29 persen di 2019 menjadi 29,7 persen di September 2024.
Baca Juga:
Soal Proses Pengadaan Rusun Cengkareng, Prasetyo Edi Marsudi Ngaku Tak Tahu
Bahkan kinerja Indocement di kuartal tiga 2024 bisa dapat penjualan di angka Rp 621 miliar dengan kiln semen sebanyak 12 buah. Lalu semen Merah Putih yang punya 2 kiln semen bisa membukukan Rp 252 miliar. Sementara itu SIG dengan 23 kiln semen hanya mampu membukukan penjualan Rp 218 miliar.
Model operating holding ini kata Verry justru membuat anak-anak perusahaan (opco) menjadi terhambat dalam mengembangkan potensi mereka. Dampaknya langsung dirasakan oleh ekonomi lokal, termasuk sektor UMKM dan peluang kerja bagi masyarakat daerah.
“Setelah dilaksanakan audit oleh BPK ini semoga pemerintah segera menetapkan Strategic Holding kembali di SIG,” harapnya.
