SUMBAR.WAHANANEWS.CO, Padang - Anggota DPRD Sumbar, Verry Mulyadi, mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit PT Semen Indonesia Group (SIG).
Proses audit dimulai pada Kamis (6/3/2025) kemarin, akan berlangsung hingga Juli 2025 mendatang, Apakah ada temuan?
Baca Juga:
Sri Purwaningsih Purna Tugas, Maulana-Diza Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Jambi
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sumbar Verry Mulyadi memberikan tanggapan positif terhadap langkah BPK yang dianggap tepat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan BUMN.
“Saya mendapat info, saat ini SIG sedang diaudit BPK. Fokus utama audit pada efisiensi dan efektivitas manajemen holding,” ungkap Anggota DPRD Sumatera Barat Verry Mulyadi, Jumat (7/3/2025).
Verry menilai saat ini SIG sedang tidak baik-baik saja. Keputusan BPK untuk melakukan audit lebih awal bisa jadi menandakan adanya potensi masalah yang perlu segera diselesaikan. Biasanya BPK melakukan audit ke SIG sekali dalam tinga tahun. Terakhir SIG diaudit Desember 2023.
Baca Juga:
Soal Proses Pengadaan Rusun Cengkareng, Prasetyo Edi Marsudi Ngaku Tak Tahu
Ia mengira salah satu dasar audit yang dilakukan BPK berkemungkinan dari RDP Komisi VI DPR RI dengan BOD SIG pada Desember lalu, yang mempertanyakan adanya perlakukan istimewa yang diberikan SIG kepada salah satu vendor batubara, disaat banyak vendor kesulitan karena tidak dibayar oleh SIG.
Temuan dari Komisi VI menyebut, ada salah satu vendor yang diberi DP sebesar Rp 230 miliar untuk memasok batubara sebanyak 1,2 juta ton untuk waktu 2 tahun.
Padahal, di saat yang sama, banyak vendor yang megap-megap karena kehabisan napas tidak dibayar oleh SIG. Bahkan sampai saat ini vendor istimewa tersebut baru mau masuk 30 persen. Kemudian, melakukan pengembalian DP senilai Rp 60 miliar sehingga masih tersisa DP Rp 170 miliar, sedangkan kontraknya mau berakhir di April 2025.
Tindakan ini membuat SIG dinilai tidak lagi menjunjung tinggi SOP pengadaan barang di BUMN. Sehingga jelas-jelas melanggar prinsip transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan fairness yang menjadi SOP pengadaan barang di BUMN.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar ini pun mengungkapkan bahwa SIG juga mempunyai ssjumlah masalah sesuai audit BPK 2023. BPK menemukan indikasi adanya fraud pada periode 2018-2019, yang melibatkan beberapa entitas bisnis di bawah anak usaha SIG
“Bahkan dari Audit BPK 2023 ditemukan adanya masalah fraud pada Anak Usaha PT Semen Padang, yakni PT Bima Sepaja Abadi,” jelasnya
Ia pun juga memprediksi , audit yang dilakukan BPK ini sebagai sinyalemen bahwa tak lama lagi penerapan strategic holding bakal dilakukan SIG. Karena operating holding telah menghambat pertumbuhan anak perusahaan SIG, yang berdampak pada perekonomian daerah.
Operating holding membuat market share SIG justru mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, yaitu 56,2 persen di tahun 2019 menjadi 49,5 persen di September 2024. Sedangkan kompetitor Indocement mampu bertahan, bahkan naik tumbuh dari 29 persen di 2019 menjadi 29,7 persen di September 2024.
Bahkan kinerja Indocement di kuartal tiga 2024 bisa dapat penjualan di angka Rp 621 miliar dengan kiln semen sebanyak 12 buah. Lalu semen Merah Putih yang punya 2 kiln semen bisa membukukan Rp 252 miliar. Sementara itu SIG dengan 23 kiln semen hanya mampu membukukan penjualan Rp 218 miliar.
Model operating holding ini kata Verry justru membuat anak-anak perusahaan (opco) menjadi terhambat dalam mengembangkan potensi mereka. Dampaknya langsung dirasakan oleh ekonomi lokal, termasuk sektor UMKM dan peluang kerja bagi masyarakat daerah.
“Setelah dilaksanakan audit oleh BPK ini semoga pemerintah segera menetapkan Strategic Holding kembali di SIG,” harapnya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
