SUMBAR.WAHANANEWS.CO, Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar harus mengubah pola kerja dari sekadar menjalankan proses administratif menjadi kerja yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat memimpin Apel Gabungan Awal Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (5/1/2026).
Gubernur Sumatera Barat di masa jabatan periode Kedua ini menilai, awal tahun merupakan momentum penting untuk menyatukan kembali niat, memperkuat komitmen, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama setelah Sumbar dilanda bencana hidrometeorologi besar pada akhir November 2025.
Baca Juga:
Gubernur Ucapkan Terimakasih atas Kepedulian Perantau Minang kepada Kampung Halaman
“Pemerintah harus betul-betul hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi krisis seperti pascabencana. Inilah ujian kita, bagaimana ASN benar-benar mampu melayani secara optimal,” ujar Mahyeldi.
Ia menekankan bahwa tugas ASN tidak cukup hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus mampu menghadirkan solusi, manfaat, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
“Proses itu penting, tetapi yang ditunggu masyarakat adalah hasil dan dampaknya. Di sinilah integritas dan profesionalisme kita diuji,” tegasnya.
Baca Juga:
Gubernur Bengkulu Serahkan Bantuan Rp.1 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatera Barat
Gubernur juga mendorong penguatan inovasi dalam birokrasi, mulai dari penyederhanaan prosedur, penerapan pola kerja yang lebih efisien, hingga peningkatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pengalaman bekerja cepat dan adaptif saat penanganan bencana harus dijadikan budaya kerja, bukan hanya muncul dalam situasi darurat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Mahyeldi mengajak seluruh OPD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
Memasuki tahun 2026, ia juga menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta pelaksanaan program strategis daerah. Seluruh OPD diminta bekerja lebih fokus, cepat, dan kolaboratif agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
