"Saya dengan BPN Sumbar sudah mengadakan raker kecil-kecilan dan kita bertekad mendukung program Pak Menteri (ATR/BPN) untuk PTSL, terutama di daerah-daerah yang mempunyai kearifan lokal khusus," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap ada kebijakan atau pendekatan tertentu yang bisa dilakukan bersama sehingga meyakinkan program itu akan membawa efek positif terhadap status lahan di masyarakat, terutama di Sumatera Barat.
Baca Juga:
Polemik Debat Pilkada Pakpak Bharat: KPUD Diduga Tak Transparan dan Berpotensi Rusak Demokrasi
Legislator asal Dapil 1 Sumatera Barat ini turut menyoroti Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang menurutnya sebuah program yang baik.
Menurutnya, pemerintah selama 10 tahun terakhir sudah berhasil dalam melaksanakan reforma agraria sebesar 14,5 juta hektare.
Meski demikian, reforma agraria itu sebagian besarnya baru berasal dari legalisasi aset tanah, dengan luasan sekitar 12,26 juta hektare. Sedangkan yang tergolong retribusi ternilai masih kecil, dengan kisaran 1,86 juta hektare.
Baca Juga:
Pj Gubernur Sultra Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Bogor
Di sisi lain tegas Rahmat, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program terkait swasembada pangan.
Ia berharap program swasembada pangan dapat berdampak pula pada perbaikan gini rasio (ukuran ketidakmerataan distribusi kepemilikan lahan di suatu wilayah).
"Sekarang tingkat gini rasio kepemilikan lahan kita di angka 0,56. Itu artinya bahwa antara orang kaya kemudian orang miskin tingkat kepemilikan tanahnya itu masih panjang," ucapnya.
