membangun komunikasi dengan organisasi perhimpunan rumah sakit apabila terdapat potensi hambatan klaim.
Bersamaan dengan itu pihak rumah sakit juga diminta lebih akuntabel dan terus diawasi agar tidak melakukan fraud dalam klaim tarif INA-CBGs.
Baca Juga:
Banyak RS Belum Siap Terapkan KRIS BPJS
Rumah sakit juga wajib memastikan laporan administrasi layanan sudah sesuai standar dan bebas dari tindak kecurangan seperti klaim fiktif, manipulasi diagnosis dan praktik fraud lainnya.
Adel menceritakan Ombudsman telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Deputi Wilayah II BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut pada Kamis (20/2) di Kantor BPJS Padang.
Dari pertemuan itu Deputi Wilayah II BPJS Kesehatan Oktavianus Ramba mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan pending claim yang sedang disorot oleh Ombudsman.
Baca Juga:
BPJS Kesehatan Tingkatkan Keaktifan Peserta dengan Program Rehab 2.0
Pending claim yang dimaksud adalah bukan tidak akan dibayarkan, akan tetapi ada
yang perlu diperiksa kembali untuk penyesuaian kaidah administratif, kodefikasi, dan kaidah medis.
BPJS Kesehatan menyatakan pihaknya sangat terbuka untuk penyelesaian masalah itu, dan sepakat bahwa bahwa masalah pending claim tidak boleh mengganggu layanan jaminan kesehatan.
