SUMBAR.WAHANANEWS.CO, Padang - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa pengendalian inflasi daerah harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga dan perekonomian masyarakat.
Pemerintah daerah diingatkan untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengantisipasi dampak inflasi dan meningkatkan ketahanan ekonomi lokal.
Baca Juga:
Wawako Padang Maigus Nasir Instruksikan Penanganan Tawuran Selama Ramadhan 1446 H
"Dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi pada periode Idulfitri, kita perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan memastikan distribusi barang berjalan lancar untuk mencegah kelangkaan,” kata dia dalam rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem Periode Idul Fitri 1446 H, melalui Zoom Meeting bersama pemerintah daerah, Senin (10/3/2025).
Menyikapi hal itu Wakil Walikota Padang Panjang Allex Saputra, menyatakan Pemkot Padang Panjang akan terus mengoptimalkan peran dalam menjaga kestabilan inflasi serta mendukung langkah-langkah pengendalian yang sudah diinstruksikan Pemerintah Pusat.
"Kami akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan pasokan bahan pangan tetap aman dan harga tetap stabil menjelang Idulfitri,” kata Allex Saputra.
Baca Juga:
DPRD Sumbar Dukung Pergub Wajibkan Balik Nama Kendaraan Tingkatkan PAD
Menurut dia, antisipasi cuaca ekstrem selama periode Idulfitri, menjadi perhatian serius dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan warga tetap terlindungi dan tidak terganggu perubahan cuaca yang ekstrem,” jelas dia.
"Tentunnya kita berharap agar seluruh pihak, baik Pemkot maupun masyarakat, dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi tantangan ini,” ungkap Allex.
Hadir pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem Periode Idul Fitri 1446 H melalui Zoom Meeting bersama dengan Kementerian Dalam Negeri,
