“Tugas BUMN tidak hanya mencari keuntungan, bukan kalau yang untung baru dikerjakan. Tugas BUMN salah satunya membuka market baru, dia yang membuka ruang-ruang yang belum ada pemain yang masuk. Ketika marketnya belum ada yang masuk, maka BUMN bertugas masuk kesana. Dan disanalah pemilik modal menugaskan BUMN tersebut untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dikerjakan pemain swasta,” tambahnya.
Sebagaimana disampaikan Arya Sinulingga, di tahun 2023 BUMN menerima PMN total Rp41,31 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Baca Juga:
Jasa Marga Raih Penghargaan Bergengsi ‘Indonesia Most Powerful Women Awards 2024’
1. Hutama Karya sejumlah Rp28,9 triliun untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera;
2. PLN sejumlah Rp10 triliun untuk penugasan jaringan listrik dan listrik desa;
3. Defend ID sejumlah Rp1,75 triliun untuk pengembangan kapasitas dan fasilitas produksi radar, pesawat, dan amunisi;
Baca Juga:
Buntut Kritik PSN PIK 2, Said Didu Penuhi Panggilan Polisi
4. Airnav sejumlah Rp0,66 triliun untuk pembaharuan alat di Airnav.
“Total Rp41,31 triliun ini semua adalah penugasan, malah aksi korporasi nggak ada disini. Jadi kalau dibilang (PMN) ini untuk BUMN yang rugi, nggak ada disini, semuanya adalah penugasan. Kalau bukan penugasan, kami nggak perlu PMN,” imbuhnya.
Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto yang juga hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa dalam upaya menerangi pelosok negeri, PLN memerlukan PMN yang akan meningkatkan elektrifikasi dan mewujudkan keadilan energi. Adi mengatakan, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi, yaitu Rp25 juta sampai Rp45 juta per pelanggan.
