Pemerintah kabupaten sangat menyadari tersedianya infrastruktur yang mempuni dapat memangkas biaya produksi, karena distribusi menjadi murah dan produk yang dihasilkan lebih berdaya saing.
"Muaranya adalah naiknya pendapatan masyarakat, utamanya bidang pertanian," terang bupati.
Baca Juga:
Bank Indonesia Kaltim: Pembangunan IKN Berdampak Positif pada Perekonomian Daerah
Karena itu arah pembangunan infrastruktur dalam RPJMD 2021-2026 adalah memacu penyediaan infrastruktur dasar di kawasan sentra produksi, sehingga biaya distribusi menjadi relatif lebih murah seiring ancarnya transportasi.
Arah kebijakan tersebut pun selaras dengan tema pembangunan infrastruktur secara nasional, yakni pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung ketahanan pangan.
Sedangkan untuk pembangunan fisik lainnya kata bupati seperti perkantoran hanya Puskesmas dan sekolah sebagai penunjang visi-misi utama dalam RPJMD 2021-202 yang fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga:
Paslon Gubernur PDIP Steven Kandouw-Denny Tuejeh Janjikan Program Unggulan Majukan Sulut
Selain memacu kemandirian ekonomi daerah dan mendukung pembangunan nasional, ulas bupati peningkatan kualitas infrastruktur dasar sekaligus upaya meningkatan konektifitas antar wilayah.
Jika seluruh kecamatan sudah tergabung, Pesisir Selatan dapat menjadikan daerah sebagai pasar yang kuat, mengingat jumlah populasi yang cukup besar, dengan total sekitar 516 ribu jiwa.
Angka itu tercatat tiga besar di Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kabupaten Agam, apalagi didukung dengan pesatnya pertumbuhan usia produktif yang sharenya di atas 70 persen terhadap total populasi.
