Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan untuk mengentaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status tertinggal membutuhkan peran aktif dari pemerintah pusat, karena permasalahannya cukup mendasar dan membutuhkan intervensi lintas kementerian.
“Permasalahan utama di Mentawai adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia (IPM), serta tingginya angka kemiskinan dan stunting. Disamping itu, berdasarkan Data Indeks Desa Membangun Sumatera Barat Tahun 2023, dari 43 desa di Mentawai, delapan di antaranya masih berstatus tertinggal, 21 desa kategori berkembang, 10 desa kategori maju dan tiga desa kategori mandiri. Sehingga penanganannya perlu intervensi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Baca Juga:
Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Tangkap Terpidana Korupsi di Surabaya
Ia menyebut rapat koordinasi tersebut akan digelar di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai agar para peserta dapat merasakan secara langsung beratnya kondisi kehidupan masyarakat di daerah itu.
“Diprediksi total peserta rapat berjumlah 300 orang, rata-rata dari mereka adalah para pengambil kebijakan di instansinya masing-masing. Kita berharap, setelah merasakan langsung kondisi kehidupan di Mentawai nanti, akan ada solusi nyata dari para peserta rapat,” katanya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
