WahanaNews-Sumbar | Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menjalin Momerandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan dengan kepala daerah kota dan kabupaten di daerah itu dalam menekan angka anak gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting.
"Isu stunting ini harus disikapi dengan serius dan komunikasi dengan kepala daerah harus terbangun dengan baik, maka perlu nota kesepahaman sehingga gubernur turun melakukan evaluasi terhadap daerah," kata dia di Padang, Minggu (19/02/23).
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
Termasuk soal anggaran, seberapa serius daerah menekan angka stunting ini bergantung jumlah anggaran yang disiapkan daerah dalam mencegah terjadinya kasus stunting atau penanganan terhadap anak stunting di daerah mereka.
Saat ini, katanya ada program bapak asuh dan ini menjadi solusi terendah dalam penanganan stunting karena ini bentuknya simultan, harus ada program atau strategi yang dilaksanakan secara bersama-sama baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten.
"Jangan kita menghadapi stunting ini sendiri-sendiri namun harus bersama sehingga dibutuhkan MoU tersebut sehingga program penurunan stunting ini jelas dan ada evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan," kata dia.
Baca Juga:
Bele Mo'o Sehati: Strategi Dinkes Gorontalo Tangani Stunting dengan One Stop Service
Ia menambahkan adanya anak stunting di Minangkabau ini menunjukkan kepedulian sosial antar tetangga di Sumatera Barat ini mulai menurun.
"Tingkat kepedulian antar sesama masyarakat menurun sehingga ada tetangga yang tidak terpenuhi gizi sehingga terjadi stunting,: kata dia.
Dirinya menekankan apa guna membicarakan kota sehat, kota layak anak atau program mensejahterakan masyarakat jika masih ada anak stunting atau berisiko stunting di Sumbar.
"Angka stunting yang tumbuh tentu harus menjadi perhatian bersama dan kami menegaskan agar gubernur merumuskan langkah bersama dengan kepala daerah kota dan kabupaten menekan stunting dan libatkan seluruh pihak baik perguruan tinggi, pemerhati sosial dan lainnya agar menghasilkan solusi yang dapat dijalankan secara bersama-sama," katanya.
Sementara Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia pada 2022 prevalensi stunting di Sumbar naik sekitar 1,9 persen dari 23,03 persen pada 2021 menjadi 25,2 persen 2022.
Kenaikan itu terjadi di tujuh kabupaten dan kota di Sumbar yakni, Pasaman 11 persen, Agam lima persen, Padang 0,4 persen, Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Mentawai namun ada kabupaten dan kota yang turun angka stunting seperti, Sawahlunto di angka 13 persen dan lainnya.
"Stunting yang naik betul-betul kita kawal pada tahun ini, sehingga angka stunting bakal turun," katanya.[zbr/antara]
