Lebih dari 90 ribu orang dari 220 ribu orang angkatan kerja di Pesisir Selatan menggarap lapangan usaha pertanian dan pelaku usaha pengolahan produk pertanian. Sebagian besar rumah tangga bergantung pada pertanian.
"Rehab fisik manfaat terbesarnya hanya saat kegiatan ada. Cakupan kesejahteraannya pun kecil, karena cuma melibatkan sedikit orang," terang bupati.
Baca Juga:
Pemerintah Kalimantan Barat Komitmen Tingkatkan Layanan Pemberdayaan Pemuda untuk Sumpah Pemuda
Bahkan pemerintah kabupaten dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menargetkan upaya menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lewat olahan komoditi unggulan.
Karena itu kata bupati jika rehabilitasi pasca bencana lebih berorientasi pembangunan fisik dirinya khawatir target itu tidak tercapai. Upaya menurunkan angka kemiskinan bakal tidak optimal.
Betapa tidak, mayoritas masyarakat miskin di Pesisir Selatan dan Sumbar pada umumnya adalah keluarga petani. Mereka sangat rentan dengan berbagai gejolak, tidak terkecuali bencana alam.
Baca Juga:
Program Desa Berdaya PLN UIP KLB Sintang Dukung Pengembangan Potensi dan Ekonomi Desa
"Butuh perhatian ekstra. Sejak 2021 Pemkab mengalokasikan dana cukup besar menjamin kesehatan warga miskin, khususnya petani," tutur bupati.
Menurut bupati memberikan perhatian lebih pada petani dan sektor pertanian merupakan bagian dari upaya menjaga dua kepentingan besar bangsa Indonesia dan dunia terkait meningkatnya konsumsi.
Isu utama global saat ini adalah ancaman krisis pangan akibat perebutan dominasi negara adi daya dan anomali iklim. Harga bahan pangan, termasuk di Indonesia kini terus melonjak.
