Gangguan pasokan pangan terganggu di 2022 akibat curah hujan yang tinggi serta gangguan hama yang menyerang lahan pertanian sehingga mengakibatkan produksi beras, cabe dan bawang terganggu.
"Sebetulnya Sumbar sebagai daerah produksi harusnya memenuhi kebutuhan di dalam provinsi dulu dan jangan mendahulukan mengirimkan bahan pangan ke luar provinsi," kata dia.
Baca Juga:
Gerakkan Tani Pro Organik: Meningkatkan Hasil Panen dan Mengurangi Ketergantungan Petani di Kalbar
Pada saat produksi berkurang, jumlah pasokan bahan pangan ke luar provinsi juga tetap sehingga kebutuhan di dalam provinsi tidak terpenuhi.
Ia merekomendasikan dalam melakukan pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan dimulai dengan meningkatkan dana APBD yang dialokasikan untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga di pusat
Kemudian melakukan perbaikan di sektor pertanian yang menjadi lapangan usaha utama yang menyumbang 21 persen terhadap PDRB.
Baca Juga:
Petani di Bojonegoro Mulai Beralih Pupuk Organik
Memperluas kerja sama antar daerah (KAD) intra wilayah Sumatera Barat untuk mengurangi disparitas harga dan mendistribusikan pasokan dari daerah aurplus ke daerah defisit.
Memperluas program memproduksi dan menggunakan pupuk organik serta mengupayakan penambahan kuota pupuk bersubsidi di Sumatera Barat di 2023. Kemudian meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka subsidi harga komoditas pangan dan subsidi angkut untuk menjaga keterjangkauan harga.
"Mengembangkan pertanian organik berbasis teknologi digital, mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar atau bazar pangan murah melalui sinergi dengan seluruh stakeholders," kata dia.[zbr]
