"Jadi ketika program dan kegiatan yang direncanakan tidak tepatatau tidak sesuai rencana, maka harus dilakukan pergeseran. Kadang untuk pergeseran dapat dilakukan dengan cepat, kadang tidak," ujarnya.
Dari data Pemprov Sumbar terhitung 29 Maret 2023 realisasi fisik Pemprov Sumbar jauh di bawah target, yaknibaru mencapai 14,4 persen dari target 24, 41 persen atau ada deviasi hingga 10 persen.
Baca Juga:
Disnakertrans Bantul Dapat Kuota Empat KK untuk Program Transmigrasi 2024
Begitu juga dengan realisasi keuangan, baru terealisasi 6,3 persen dari target 16,05 persen dengan total anggaran Rp6,7 triliun.
Angka itu juga terjadi keterlambatan yang cukup tinggi, hanya terealisasi Rp427,9 miliar.Dari kinerja itu, lima OPD realisasi anggaran tertinggi yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mencapai 21,58 persen.
Diikuti Inspektorat 17,69 persen, Bappeda 17,09 persen, RSJ HB Saanin mencapai 16,58 persen, dan BPSDM Sumbar dengan realisasi 16,11 persen.
Baca Juga:
Pemkab Bantul Berikan Motivasi dan Penghargaan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan OPD
Sedangkan lima OPD dengan realisasi terendah adalah BPKAD yang terlihat masih 0 persen, Biro Kesra baru mencapai 0,76 persen, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) bari 0,85 persen, Dinas Peternakan baru 2 persen, dan Dispora Sumbar baru 2,15 persen.
"Angka itu adalah angka yang di-input oleh OPD sendiri. Semoga ke depan serapan makin tinggi," katanya.[zbr]
