WahanaNews-Sumbar | Menyulut kenaikan inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok melambung dan menurunkan daya beli konsumen, Pemerintah diminta Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik.
"Dampak penaikan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik, menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskin semakin berat," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Fahmy menyampaikan rencana kenaikan harga komoditas adalah kebijakan yang ironis karena rakyat miskin yang tidak pernah membeli BBM dan elpiji tiga kilogram, lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas harus ikut menanggung beban kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Apabila wacana penyesuaian harga komoditas BBM, elpiji, serta tarif listrik betul terjadi, maka keputusan itu mencederai tuntutan mahasiswa yang menginginkan adanya penurunan harga BBM dalam aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 lalu.
Menurutnya, pemerintah seharusnya berpihak terhadap kepentingan rakyat bukan berpihak kepada kepentingan korporasi perusahaan minyak dan gas bumi (migas).
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
"Ada banyak strategi yang bisa digunakan untuk meringankan beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik, salah satunya merelokasi dana windfalldari peningkatan harga batu bara dan dana kenaikan PPN uang diberlakukan per 1 April 2022," kata Fahmy.
"Kalau masih kurang, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat," tambahnya.
Lebih lanjut Fahmy memohon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menaikkan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik sepanjang 2022.
