Sumbar.WahanaNews.co | Komisi VII DPR RI mendukung PT PLN (Persero) mengoptimalkan pembentukan holding subholding. Melalui transformasi organisasi ini, PLN dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat dan negara.
Dalam proses pembentukan holding subholding, saat ini PLN tengah menyelesaikan proses penandatanganan legal, setelah pada 21 September 2022 lalu dilakukan virtual launching.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Konsumen Percayakan Perbaikan dan Pemasangan Instalasi Listrik pada Ahlinya
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi menilai langkah transformasi PLN perlu didukung. Sebab, menurut dia dengan pembentukan holding subholding membuat PLN lebih lincah dan efisien. Terlebih lagi saat ini masyarakat erat dengan dunia digital, maka dengan memaksimalkan transformasi ini harapannya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Ini patut didukung, karena mengedepankan konsep efisiensi. Apalagi, dengan tantangan transisi energi, PLN punya peluang untuk menjadi BUMN utama dan unggulan dan mampu memberikan profit kepada negara," ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Senin (5/12).
Senada dengan Wakil Ketua Komisi VII, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah VI, Abdul Kadir Karding menilai perubahan struktur perusahaan ini membuat PLN mempunyai ruang yang lebih strategis dalam mengembangkan potensi listrik di Indonesia. Terutama untuk potensi sumber listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), di mana Indonesia adalah lumbung potensi EBT.
Baca Juga:
Energi Hijau Jadi Primadona, PLN Siapkan Solusi untuk Klien Raksasa Dunia
"Karena potensi listrik kita begitu besar dan tidak menutup kemungkinan ke depan kita bisa menjadi lumbung energi khususnya EBT, mau tidak mau ada perubahan agar pelayanan jadi bagus, dan bisnis terurus dengan tepat," ujar Abdul Kadir.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan melalui pembentukan holding subholding ini yang semula semua sistem di PLN melalui skema manual dan tercecer, maka bisa terkonsolidasi dan termonitor secara efisien. Pembangkit yang semula terpisah saat ini dikonsolidasikan, proses bisnis yang kompleks disederhanakan, pengadaan energi primer dari semula 5 titik menjadi 1 titik, aset kelistrikan yang belum optimal dimaksimalkan lewat beyond kWh.
"Langkah ini dilakukan supaya PLN bisa lebih gesit dan lincah dalam menghadirkan kelistrikan yang andal bagi masyarakat," kata Darmawan.
Integrasi aset melalui pembentukan subholding Generation Corporation (Genco) 1 dan Genco 2 memudahkan optimalisasi aset dan mengurangi biaya operasional tahunan di sektor pembangkitan.
"Utilisasi aset menjadi jauh lebih optimal. Dari konsolidasi aset pembangkitan Genco saja PLN bisa menurunkan Opex hingga 4 persen,” jelas Darmawan.
Ia melanjutkan, total kapasitas pembangkit yang akan dikelola Genco selanjutnya ialah 50,1 Giga Watt (GW). Dengan streamlining ini, ia yakin PLN bisa meningkatkan operasional dan manajemen ketenagalistrikan dengan proses pengadaan kebutuhan yang terpusat.
“Pembentukan subholding Genco memberikan improvement pada aspek operasional pembangkitan. Selanjutnya Genco akan ditantang untuk mengalahkan incumbent champion pembangkitan di regional dan global,” tambahnya.
Di samping itu, PLN juga membentuk subholding khusus energi primer untuk menjaga pasokan energi primer bagi pembangkit. Jika selama ini proses pengadaan batubara, gas, maupun BBM masih berjalan masing-masing, kini sudah terpusat sehingga lebih efisien dan terbentuk sistem yang termonitor dengan baik untuk memastikan keamanan pasokan energi primer.
"Melalui subholding ini maka jaminan ketahanan pasokan energi primer lebih jelas. Selain itu, dengan konsolidasi pengadaan maka PLN bisa lebih efisien," ujar Darmawan.
Melalui pembentukan holding subholding ini juga PLN menargetkan penambahan revenue melalui pemanfaatan aset transmisi dan jaringan melalui subholding Beyond kWh.
Bisnis beyond kWh menjadi pemimpin transformasi produk layanan PLN. Sehingga PLN bisa meningkatkan pengalaman pelanggan dan berdampak pada bisnis penjualan non listrik. Sebagai gambaran, Subholding ini memiliki tiga klaster bisnis, yaitu kelistrikan, layanan konektivitas dan layanan IT PLN.
"Ini memberikan ruang improvement yang besar bagi subholding. Pendapatan dari beyond kWh pun naik dua kali lipat," kata Darmawan.
Kenaikan pendapatan ini tidak membuat perseroan berpuas diri. Ke depan, PLN Icon Plus juga diharapkan dapat meningkatkan peluang aliansi strategis, khususnya di bidang teknologi dan pendanaan, serta melakukan manuver bisnis yang lebih lincah untuk mendukung PLN sebagai induk usaha.
"Dengan holding subholding, Core Competency dan Technical Skills, akan jauh lebih fit dan jauh lebih relevan, dalam menghadapi tantangan zaman. Corporate culture juga akan menjadi jauh lebih produktif dan profesional. Transisi Energi pun, akan menjadi lebih terakselerasi," pungkas Darmawan. [tum]
